Hubungan Antara Iklim & Hutan

PERSOALAN kebakaran hutan bagai tak ada habisnya. Setiap musim kemarau dan jelang musim tanam, kabut asap bagai langganan menyelimuti daerah terdekat dari sumber api.

Adakalanya asap berasal dari pembakaran sisa tanaman tak bermanfaat yang harus disingkirkan untuk memulai musim tanam di perkebunan, tapi tak jarang pula asap berasal dari terbakarnya hutan akibat berbagai kepentingan terselubung yang pantas dipertanyakan. Hutan Indonesia dikabarkan hancur paling cepat di dunia, sehingga menempatkan negeri ini sebagai negara terbesar ketiga di seantero dunia sebagai penghasil tingkat polusi iklim.

Negara sahabat tak jarang mempertanyakan komitmen negeri ini untuk segera mengatasi kabut asap akibat pembakaran disengaja maupun tanpa rencana yang terjadi rutin sepanjang tahun. Namun reaksi selalu saja tak sesuai dengan penanggulangan yang diterapkan negara terhadap para pelaku pembakaran yang terkadang jadi perangkap bagi diri sendiri.

Rakyat yang terganggu kesehatannya karena tak mampu bernapas sempurna dan penerbangan terhenti akibat bandara ditutup karena jarak pandang terhalang kabut asap dan beragam dampak yang dirasakan akibat kesalahan diri sendiri.

Menyimak apa yang dilakukan negeri tetangga Malaysia, negeri itu sama seperti kita mereka juga memiliki kebun sawit dan tanaman keras yang luas mencapai jutaan hektar tapi kita tak merasakan asap sampai mengganggu batas negara dan jadi ancaman kesehatan warganya diseberang kota. Itu tak lain karena hukuman dan ketentuan terhadap para pelakunya berlaku tetap dan komitmen negara terhadap kebijakan pemerintah selain terukur dan teruji dilihat dari perspektif hukum dan sosial kemasyarakatan.

Lantas apa yang terjadi di negeri ini? Kita menyaksikan pelaku pemalak liar yang bermain di depan mata, luput dari hukuman. Pengusaha yang membakar ratusan hektar tanamannya yang sudah jelas merusak lingkungan dan mengganggu kredibilitas republik tercinta dimata dunia, dibiarkan tanpa mendapat tindakan. Begitu pula kebijakan pembukaan lahan hutan tanaman industri jadi modus pembakaran hutan yang seharusnya dijaga karena fungsinya sebagai paru-paru dunia.

Kita selalu bicara tentang dampak “global warming” dan tau betul darimana sumber dan penyebabnya. Kita sangat paham tentang isu perubahan iklim yang radikal, dari mana awal dan bagaimana menanggulanginya tapi semua jadi bias manakala para pejabat negeri ini bagai tidak perduli untuk menanggulangi berbagai ketimpangan itu. Padahal sekecil apa pun kebijakan yang akan diterapkan harus diawali dengan sikap dan ketegasan. Singkat kata penerapan hukum dan sanksi seberat-beratnya masih tetap jadi handalan dalam menumpas prilaku para pengusaha dan oknum yang tidak perduli terhadap perusakan lingkungan.

Sesungguhnya negeri ini perlu pemimpin yang berkarakter dan memiliki sikap tegas terhadap pelanggaran berbagai ketimpangan seperti terhadap para pencoleng dan perambah hutan. Kita tidak ingin berbagai ketimpangan terjadi di negeri ini harus ditekan dari luar baru mendapat respon sebagaimana mestinya.

Menyikapi kasus kebakaran hutan yang akhirnya mendapat reaksi keras dari kelompok pencinta lingkungan seperti greenpeace. Seharusnya hal seperti itu tidak akan terjadi bilamana supremasi hukum ditegakkan, khususnya terhadap para pemilik lahan maupun pembakar hutan yang sengaja menghabisi paru-paru dunia itu. Namun karena kurang responsif sehingga kelompok penekan seolah ikut berperan dalam menegakkan supremasi hukum di negeri ini.